Coretax DJP diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka secara terintegrasi melalui satu platform digital, sekaligus mendukung transformasi digital di sektor perpajakan nasional.
Melihat perubahan zaman yang semakin berkembang, DJP menyadari institusinya tidak bisa jalan di tempat. Ketika semuanya serba electronic, administrasi perpajakan pun juga harus naik kelas kepada digitalisasi.
Satu kode billing dapat digunakan untuk melakukan satu atau lebih jenis masa dan ketetapan pajak. Sehingga tidak perlu membuat kode billing untuk setiap jenis pajak yang terutang.
Di artikel ini, kita akan membahas cara membuat bukti potong dan cara lapor SPT di Coretax untuk pemotongan pajak karyawan perusahaan berdasarkan panduan ringkas Coretax yang dikeluarkan oleh DJP dengan pembaruan per 14 Januari 2025.
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan tanggal pembayaran pajak.
Meskipun masih ada tantangan, dengan dukungan edukasi dan sosialisasi yang baik, Coretax DJP berpotensi menjadi pondasi utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik di masa depan.
Panduan ini dirancang untuk membantu Anda memahami proses registrasi dengan mudah sehingga dapat memanfaatkan seluruh fitur yang disediakan oleh Coretax DJP. Simak langkah – langkah cara daftar coretax di bawah ini!
Notifikasi berupa tautan, nama pengguna, dan kata sandi untuk mengakses simulator akan dikirim paling lama tiga hari kerja.
Apabila sebelumnya Anda sebagai wajib pajak harus mengakses beragam situs DJP, fitur coretax memungkinkan untuk diakses dalam satu aplikasi.
Jika masih ada tunggakan click here pajak, akan diberikan surat penolakan penghapusan NPWP dan diberikan waktu 30 hari untuk melunasinya. Setelah dilunasi, akan diterbitkan surat penghapusan NPWP. Jika tidak dilunasi NPWP tetap aktif.
Coretax process ini adalah bagian dari transformasi pelayanan kepada wajib pajak akan bergeser dari manual menjadi otomatis berbasis teknologi.
"Layanan menjadi lebih cepat, akurat, realtime dan untuk pengawasan penegasan penegakkan hukumnya lebih akurat dan adil. Dalam hal ini, DJP juga akan memiliki knowledge yang lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan expertise dan data.
Implementasi Coretax seharusnya dilakukan secara bertahap melalui beberapa langkah strategis pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang sound.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara melalui transformasi digital, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.